TANJUNG REDEB – Sengketa lahan antara ahli waris dan SMP Negeri 1 Bidukbiduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali mencuat setelah ahli waris menyegel akses masuk ke sekolah.
Tindakan ini mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Berau yang mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menyatakan bahwa persoalan ini seharusnya tidak terjadi karena proses hukum telah berjalan dan ditangani oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Berau.
Ia menyoroti adanya miskomunikasi di antara pihak ahli waris yang seharusnya diselesaikan secara internal sebelum mengambil tindakan ekstrem seperti menyegel sekolah.
“Kalau bertindak seperti itu, jelas salah. Tidak boleh asal gembok. Itu urusannya sama penegak hukum,” tegas Thamrin.
Ia berharap agar persoalan ini segera diselesaikan dan mendesak Pemkab Berau untuk tidak tinggal diam.
“Ini harus segera diselesaikan. Jangan biarkan anak-anak jadi korban,” bebernya.
Lanjutnya, sengketa lahan ini telah berlangsung lama. Ahli waris mengklaim memiliki sertifikat sah atas lahan tempat berdirinya SMPN 1 Bidukbiduk, menuntut uang muka sebesar Rp 100 juta dan surat pernyataan dari Pemkab Berau yang menyatakan akan melakukan pembebasan lahan pada tahun 2022.
“Ini kasus sudah berlarut-larut. Perlu jadi atensi. Tidak bisa dikesampingkan,” tandasnya.
Penulis : Fery
