TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai merealisasikan kerja sama pengembangan ekonomi biru bersama Sabah, Malaysia, dengan aksi penanaman ratusan mangrove di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Rabu (8/4/2026).
Langkah ini menjadi penanda awal komitmen kedua wilayah dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, yang hadir bersama delegasi Sabah. Kedatangan rombongan disambut antusias oleh masyarakat Desa Tepian. Warga, termasuk pelajar, memadati lokasi dan menunjukkan semangat kebersamaan sejak awal acara.
Agenda diawali dengan ramah tamah dan makan bersama. Sajian yang dihidangkan merupakan hasil laut khas setempat, seperti udang, yang menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat.
Selanjutnya, rombongan bergerak ke lokasi penanaman mangrove. Secara simbolis, Zainal memulai penanaman dengan mengucapkan “Bismillah”, sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Dalam keterangannya, Zainal menegaskan bahwa Desa Tepian memiliki potensi besar dari ekosistem mangrove dan gambut.
Kedua ekosistem tersebut berperan penting dalam menyerap karbon, sehingga strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Menurutnya, potensi ini juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga keberlanjutan.
“Program ini bukan hanya soal penanaman mangrove, tetapi bagaimana masyarakat dapat terlibat langsung dan merasakan manfaat ekonominya,” ujarnya, Kamis (9/4).
Sebagai tahap awal, kawasan seluas sekitar 33.000 hektare yang mencakup mangrove dan gambut di Desa Tepian ditetapkan sebagai proyek percontohan. Wilayah ini dinilai memiliki karakteristik yang ideal untuk pengembangan mangrove berkelanjutan.
Ke depan, program ini direncanakan diperluas ke sejumlah desa pesisir lain di Kaltara, menyesuaikan potensi masing-masing wilayah.
Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk mendukung perdagangan karbon. Pemerintah memperkirakan pada 2035 kawasan tersebut mulai memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi masyarakat lokal.
Sementara itu, perwakilan Sabah, Datuk Haji Datu Rosmadi bin Datu Sulai, menilai kegiatan ini sebagai bukti konkret sinergi Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Ia menegaskan bahwa kawasan pesisir Pulau Borneo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi biru yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, Kalimantan Utara diharapkan mampu menjadi model dalam pengelolaan pesisir yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Lia)
