Tanjung Redeb – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala kampung di wilayah Bumi Batiwakkal terkait pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Ia menegaskan agar dana tersebut digunakan secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dedy menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas kepala kampung dalam mengelola dana yang berasal dari anggaran negara itu. Menurutnya, praktik penyimpangan dalam pengelolaan ADK bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat kampung itu sendiri.
“Saya memberikan ultimatum kepada seluruh kepala kampung di Berau. Jangan main-main dengan uang rakyat! Gunakan ADK sesuai dengan peruntukannya,” tegas Dedy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/4).
Ia menambahkan, pihak DPRD tidak akan tinggal diam apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan dana kampung. Dedy juga mengingatkan bahwa penegak hukum akan dilibatkan bila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Sudah beberapa kali terjadi kasus seperti ini di Berau. Dan itu jelas-jelas menimbulkan kerugian, baik bagi negara maupun masyarakat,” ungkapnya.
Dedy menyebut bahwa dana kampung seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah pedesaan. Maka dari itu, perencanaan dan pelaksanaannya harus benar-benar dikawal, baik oleh pemerintah, DPRD, maupun masyarakat.
“Kita ingin pembangunan kampung berjalan maksimal. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau kepala kampung bekerja jujur dan profesional,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADK. Menurut Dedy, pendampingan teknis sangat penting agar aparat kampung tidak salah langkah dalam penggunaan anggaran.
Terakhir, Dedy mengimbau masyarakat agar turut serta mengawasi proses pembangunan di kampung masing-masing.
“Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting. Kalau ada yang mencurigakan, jangan takut untuk melapor,” pungkasnya.
Dengan ultimatum ini, DPRD Berau berharap tidak ada lagi kepala kampung yang bermain-main dalam pengelolaan dana publik dan mendorong terciptanya pemerintahan kampung yang bersih dan bertanggung jawab. (***)
Penulis : Fery
