Tanjung Redeb – Program iuran BPJS kesehatan gratis atau dibayarkan pemerintah daerah untuk masyarakat tidak mampu merupakan salah satu dari 18 program Bupati dan Wakil Bupati Berau. Program ini pun sudah terealisasi mencapai 95 persen.
Ironisnya, program ini tidak menyasar penduduk miskin dan kurang mampu. Program ini hanya menyasar kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan kelompok bukan pekerja (BP).
Bagian Administrasi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau, Sofian Efendi menjelaskan program BPJS kesehatan yang menyasar kelompok miskin dan kurang mampu menjadi kewenangan Dinas Sosial.
“Kalau ini (masyarakat miskin dan kurang mampu) sasaran Dinas Sosial yang bersumber dari dana Kementerian Sosial alokasi APBN,” jelasnya.
Pihak kesehatan melalui program itu, hanya menyasar kelompok dengan kategori PBPU dan BP. Pelayanan kepesertaannya juga melalui Pelayanan Kelas III, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Berau.
Untuk tahun ini, lanjut Sofian, terdapat kuota tambahan BPJS kesehatan untuk 23.281 orang. Dengan bertambahnya jumlah itu, total kelompok sasaran penerima hingga Agustus tahun ini mencapai 51.977 orang.
“Ini data penduduk yang didaftarkan Pemda ke BPJS, di Kelas III. Kalau data keseluruhan penduduk Kabupaten Berau yang memiliki jaminan kesehatan itu datanya ada pada BPJS,” terangnya.
Menurutnya, persentase capaian kepesertaan yang diperoleh dari BPJS kesehatan tersebut sudah mencapai 95 persen. Jumlah itu pun diyakini tidak dapat mencapai 100 persen. Capaiannya hanya mendekati persentase ideal tersebut.
“Karena data peserta fluktuatif. Misalnya, ada yang baru lahir, perpindahan penduduk, meninggal, dan sebagainya,” imbuhnya.
Sekretaris Dinkes Berau, Halijah Yasin membenarkan program BPJS kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu merupakan salah satu program unggulan bupati.
Tahun ini sudah ada anggaran yang dikucurkan dari APBD Berau sejumlah Rp 10.481.000.000. Terkait pencapaian 95 persen tersebut, bertujuan agar dalam penerbitan kartu BPJS kesehatan tidak lagi membuang banyak waktu.
“Dengan 95 persen itu diharapkan hari ini kita mendaftar BPJS, besok sudah keluar kartunya,” bebernya.
Saat ini, iuran BPJS kesehatan gratis itu sedang dalam tahapan penyusunan SK Bupati. SK tersebut menyangkut kuota tambahan bagi peserta baru penerima manfaat program tersebut.
“Diharapkan dengan adanya SK Bupati itu ditindaklanjuti dengan Perbup, yang akan dibahas juga dalam waktu dekat,” paparnya.
Berbeda dengan pihak Dinkes, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinsos Berau, Selamet Hariadi menjelaskan memang dalam program Kemensos terdapat anggaran untuk BPJS. Namun, hal itu bukan merupakan bagian dari program pemerintah daerah.
“Kalau namanya program bupati yang menangani ya daerah pake dana APBD bukan APBN,” lanjutnya.
Diakuinya, Dinsos hanya menghimpun data yang diusulkan oleh kelurahan atau kampung untuk ditetapkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Kemensos.
“Mereka inilah calon penerima bansos yg dikeluarkan oleh Kemensos, termasuk di dalamnya bantuan BPJS,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau Madri Pani meminta agar BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di Berau digratiskan. Permintaan Madri tentu beralasan.
Selain karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Berau cukup tinggi, permintaan itu ditengarai oleh langkah daerah lain yang sudah berhasil merealisasikan program itu.
Dari segi jumlah, penduduk miskin di Berau sesuai data yang diperoleh media ini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, sudah mencapai 13.310 jiwa pada tahun 2022 silam.
Penduduk miskin yang banyak itu juga membutuhkan manfaat dari realisasi program tersebut. Hal ini tentu dapat dilakukan di Berau. Mengingat di Balikpapan, pada 2021 silam jaminan kesehatan itu sudah mencapai 199.000 jiwa dari sebelumnya 44.000 jiwa.
“Kenapa Balikpapan bisa kita tidak bisa. Hanya Berau yang belum melaksanakan,” tandasnya. (*/TNW/FST)
