TANJUNG REDEB – Dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang sempat menghebohkan masyarakat Berau beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Berau. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta Pertamina tidak lepas tangan dan turut serta dalam melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan BBM di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Dedy menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau aparat penegak hukum semata, namun juga harus melibatkan pihak Pertamina sebagai penyedia resmi bahan bakar.
“Pertamina tidak bisa hanya duduk diam. Mereka harus ikut mengawasi distribusi dan penjualan BBM di SPBU maupun titik lain. Jangan sampai dugaan BBM oplosan ini justru bersumber dari kelalaian dalam rantai distribusi resmi,” tegas Dedy, Senin (28/4/2025).
Ia menyoroti kemungkinan bahwa BBM oplosan yang beredar di masyarakat bisa jadi berasal dari bahan baku resmi yang keluar dari SPBU, namun kemudian dimodifikasi dan dijual kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Yang kami khawatirkan, bahan baku dari SPBU resmi dimanfaatkan oknum untuk dioplos dan dijual kembali kepada masyarakat dengan kualitas yang membahayakan. Ini tidak boleh terjadi. Pertamina harus ikut bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan keaslian produk mereka hingga sampai ke tangan konsumen,” ujarnya.
Dedy juga meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, segera menindaklanjuti temuan tersebut dan mengungkap pelaku yang terlibat. Ia menekankan pentingnya perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang dibeli di SPBU resmi.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan karena menggunakan BBM oplosan. Dampaknya bisa sangat serius, baik terhadap kendaraan maupun keselamatan pengguna jalan. Semua pihak harus bertindak cepat,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina terkait dugaan BBM oplosan yang beredar di Berau. Namun, sejumlah warga berharap adanya tindakan nyata agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (***)
Penulis : Fery
