TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp 893 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu besar dan mencerminkan lemahnya perencanaan serta rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sorotan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap secara optimal merupakan bentuk ketidakefektifan birokrasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Bapelitbang sebagai motor utama pembangunan daerah harus mampu mengoordinasikan seluruh OPD, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai Bapelitbang tak cukup hanya menyusun dokumen kebijakan. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi pengarah strategi pembangunan dan dapat mengidentifikasi secara tepat tantangan serta kebutuhan di lapangan.
Komisi II pun mendorong adanya sistem penghargaan dan sanksi bagi OPD berdasarkan kinerja penyerapan anggaran. OPD yang mampu bekerja efektif patut diapresiasi, sementara yang berkinerja buruk perlu diberi sanksi tegas.
“Alasan klasik seperti keterlambatan proses administrasi atau kendala regulasi tidak bisa terus dijadikan pembenaran,” tegas Rudi.
Ia juga menyoroti fokus pembangunan yang dinilai masih terpusat pada sektor pertambangan, yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau. Padahal, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti nelayan yang kekurangan alat tangkap dan petani yang sulit mengakses pupuk.
“Hal-hal seperti ini semestinya menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran tidak terserap hanya karena kurangnya pemetaan kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.
Rudi mengakui bahwa SiLPA merupakan hal yang lumrah terjadi dalam pengelolaan anggaran, namun nilainya tidak seharusnya sebesar itu. Ketidakoptimalan serapan anggaran, katanya, tersebar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertanahan.
“DPRD juga terus berupaya agar pembahasan anggaran dilakukan tepat waktu. Karena pada akhirnya, APBD adalah hak rakyat. Jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal, maka masyarakatlah yang dirugikan,” pungkasnya. (***)
Penulis: Fery
