Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyalurkan dana insentif kampung tahun 2026 sebesar Rp1,45 miliar kepada lima kampung berprestasi.
Tentram menegaskan, proses penilaian kampung penerima insentif dilakukan secara objektif dan transparan dengan empat indikator utama yang memiliki bobot berbeda.
Indikator pertama adalah ketertiban administrasi pemerintahan kampung dengan bobot 25 persen, meliputi ketepatan waktu penetapan APBK 2025, laporan realisasi APBK 2024, laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta laporan kinerja dan akuntabilitas.
Indikator kedua yakni kinerja realisasi alokasi dana kampung dengan bobot 20 persen, yang mencakup pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan penguatan ekonomi kampung.
Selanjutnya, indikator ketiga adalah kinerja pencapaian keuangan kampung dengan bobot terbesar, yakni 35 persen. Penilaian difokuskan pada pencatatan dan peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK) tahun 2023–2024 yang tercantum dalam APBK.
“Masih ada kampung yang belum mencatatkan pendapatan aslinya dalam APBK. Ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada penilaian,” tegas Tentram.
Indikator keempat adalah kinerja hasil pembangunan dengan bobot 22 persen, yang dinilai dari peningkatan indeks desa, status kemandirian desa, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kehadiran di posyandu.
Tentram memastikan seluruh tahapan penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk dikritik.
“Kami sangat transparan. Data dan indikatornya jelas. Jangan sampai ada anggapan penilaian ini tidak adil atau tidak terbuka,” katanya.
Melalui dana insentif tersebut, DPMK Berau berharap kampung-kampung semakin terpacu meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kemandirian ekonomi demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
