Tanjung Redeb – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau masih menantikan petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai rencana kebijakan sekolah gratis untuk lembaga pendidikan swasta, sebagaimana yang sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi menyeluruh yang mengatur kebijakan tersebut. Namun, pemerintah sudah mulai mengambil langkah awal dengan membuka kesempatan bagi guru swasta untuk mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tetap mengajar di sekolah tempat mereka mengabdi.
“Jika guru swasta lulus seleksi ASN, maka pemerintah akan menanggung gaji mereka. Ini tentunya menjadi bentuk keringanan biaya operasional pendidikan bagi sekolah swasta,” terang Mardiatul.
Di sisi lain, Mardiatul menyoroti persoalan minimnya jumlah guru agama, baik Islam maupun nonmuslim, di beberapa sekolah negeri, terutama yang berada di wilayah terpencil. Banyak dari guru agama nonmuslim yang saat ini bertugas di daerah tersebut masih berstatus baru dengan masa kerja kurang dari dua tahun.
Meski begitu, ia mengaku sudah ada perbaikan dari segi distribusi tenaga pengajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan setempat agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Syaratnya, guru harus terdaftar di Dapodik dan memiliki kualifikasi minimal sarjana (S1). Bila belum ada guru tetap, kita ajak kolaborasi dengan lembaga seperti gereja agar pendidikan agama tidak terhenti,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran guru agama yang sesuai dengan keyakinan peserta didik dalam setiap satuan pendidikan. Namun, untuk daerah-daerah terpencil, pendekatan berbasis kemitraan menjadi langkah paling realistis saat ini.
Sementara itu, menyikapi bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Berau, Disdik telah melakukan pendataan terhadap sejumlah sekolah yang terdampak, khususnya di Kecamatan Sambaliung dan Kelay. Salah satu yang paling parah terkena dampak adalah SMP Negeri 5 Sambaliung.
“Sekitar 80 persen area sekolah terendam air. Untungnya bangunan berbahan beton sehingga masih bisa dipulihkan. Tapi banyak sarana seperti meja, kursi, dan peralatan belajar yang rusak dan harus diganti,” ungkap Mardiatul.
Ia memastikan Disdik akan terus memantau kondisi sekolah yang terdampak banjir dan berupaya menjaga kelangsungan proses belajar mengajar, baik melalui perbaikan fasilitas maupun dukungan sumber daya manusia.
Penulis : Suci
Editor : Fery
