BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan terus memperkuat berbagai program untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Upaya ini dilakukan karena produksi beras lokal saat ini baru mampu memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menjelaskan bahwa sejumlah kendala masih menghambat pencapaian swasembada, seperti alih fungsi lahan, minimnya regenerasi petani, serta terbatasnya tenaga penyuluh. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras dan tepung membuat diversifikasi pangan berjalan lambat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pangan menjalankan beberapa program strategis, di antaranya penyusunan RAD-PG, penguatan cadangan pangan daerah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemberian bantuan sarana pangan, serta edukasi diversifikasi pangan berbasis konsep B2SA.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berau tahun 2024 berada pada angka 85,7, masih di bawah rata-rata nasional 93,5, sehingga perlu peningkatan konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi.
Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras CPP kepada 5.659 KPM sejak Januari hingga Juni 2024, yang dipastikan berlanjut sampai akhir 2025. Program GPM pada 2025 pun dilakukan lebih masif bersama Bulog, TNI, dan Polri untuk menekan inflasi dan menjaga keterjangkauan pangan.
“Kemandirian pangan tidak hanya soal produksi, tapi juga membiasakan masyarakat mengonsumsi pangan yang beragam sesuai potensi lokal,” tegas Rakhmadi. (Adv/Sc)
