SAMARINDA — Aksi demonstrasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kamis, 9 April 2026. Massa mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat berupaya memasuki area kantor gubernur. Pagar besi pembatas dilaporkan jebol dalam insiden tersebut.
Ketegangan terjadi ketika mahasiswa memaksa masuk, sementara petugas menghadang di pintu gerbang. Aksi saling dorong tak terhindarkan hingga tekanan massa merobohkan pagar. Situasi sempat memanas sebelum aparat keamanan mengendalikan keadaan.
Aksi ini dipicu kekecewaan mahasiswa yang tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, maupun Wakil Gubernur Seno Aji.
Ketua PC PMII Samarinda, Taufikuddin, mengatakan kehadiran pimpinan daerah menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. “Kami datang untuk berdialog, bukan sekadar ditemui perwakilan. Tapi tidak ada satu pun pimpinan yang hadir,” ujarnya.
Dalam demonstrasi itu, PMII membawa sejumlah tuntutan, antara lain perbaikan sektor pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur jalan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih. Mereka juga menyoroti persoalan pertambangan, termasuk transparansi pengelolaan dana hasil tambang.
Selain itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap rencana investasi dari Bakrie Group di Kalimantan Timur. Menurut mereka, investasi tersebut berpotensi memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
PMII juga menilai sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2026 belum berjalan optimal. Evaluasi menyeluruh, kata Taufikuddin, menjadi kebutuhan mendesak.
Setelah sempat ricuh, situasi berangsur kondusif dengan pengamanan ketat aparat. Mahasiswa tetap bertahan di lokasi dan melanjutkan orasi secara bergantian.
PMII menegaskan aksi ini merupakan langkah awal untuk mengawal tuntutan mereka. “Kami akan terus bergerak sampai tuntutan ini didengar dan ditindaklanjuti,” kata Taufikuddin.
