Tanjung Redeb — Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional yang berlangsung di Jakarta belum lama ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kembali menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat terkait persoalan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).
Sri Juniarsih menyampaikan bahwa meski Kabupaten Berau memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun ruang gerak pemerintah daerah sangat terbatas dalam memanfaatkannya secara optimal. Hal ini disebabkan karena kewenangan pengelolaan masih didominasi oleh pemerintah pusat.
“Banyak kekayaan alam kita yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Tapi sayangnya, kewenangan untuk mengelola itu tidak berada di tangan kami,” ungkap Sri Juniarsih di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyoroti lemahnya posisi daerah dalam menindak aktivitas ilegal yang kerap terjadi di sektor sumber daya alam. Menurutnya, tanpa adanya kewenangan yang jelas, pemerintah daerah hanya bisa menjadi penonton saat kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum terjadi.
Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas terkait distribusi kewenangan, khususnya dalam sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Ia berharap ada kebijakan yang memungkinkan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat lebih terlibat secara langsung dalam mengelola dan menjaga sumber daya alamnya.
Tak hanya soal kewenangan SDA, Bupati Berau juga mengungkapkan beban berat yang dipikul daerah dalam melaksanakan program-program nasional. Ia menilai, tidak semua daerah memiliki kekuatan fiskal yang memadai untuk menjalankan seluruh program dari pusat secara serentak.
“Kami di daerah kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi dituntut untuk menyukseskan berbagai program pusat, tapi di sisi lain anggaran yang kami miliki sangat terbatas. Ini realitas yang kami alami setiap tahun,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada kebijakan pasti yang menjawab keluhan tersebut. Namun, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berkomitmen akan menyampaikan aspirasi dari para kepala daerah tersebut ke kementerian terkait, guna mencari solusi bersama atas permasalahan yang terus berulang. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
