TANJUNG REDEB — Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau dinilai masih menghadapi tantangan serius pada ketersediaan infrastruktur dasar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menekankan perlunya penguatan jaringan listrik dan telekomunikasi di sejumlah destinasi wisata yang hingga kini belum terlayani secara memadai.
Catatan tersebut tercantum dalam hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan pengelolaan daerah yang dilakukan BPK untuk periode anggaran 2023 hingga pertengahan 2025. Dalam evaluasinya, BPK menilai bahwa sarana pendukung pariwisata, termasuk prasarana umum dan fasilitas penunjang di lokasi wisata, masih belum sepenuhnya mendukung pengembangan destinasi secara berkelanjutan.
Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan PT PLN, guna memperluas jangkauan listrik dan sinyal telekomunikasi di kawasan wisata yang masih blank spot.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan komunikasi intensif bersama berbagai pihak terkait. Sejumlah rapat koordinasi telah dilakukan melibatkan PLN, Dinas Pariwisata, Inspektorat, serta Bapelitbang sebagai langkah awal pemetaan persoalan.
“Secara prinsip semua pihak mendukung. Namun, kondisi geografis di lapangan memang menjadi tantangan utama,” kata Didi.
Ia mengungkapkan, beberapa objek wisata berada di wilayah terpencil dan kawasan hutan, sehingga pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Investasi pembangunan jaringan per kilometer dinilai cukup besar, terutama jika harus menembus area yang memiliki keterbatasan akses.
Alternatif pemanfaatan energi terbarukan sempat dipertimbangkan sebagai solusi. Namun, opsi tersebut juga belum sepenuhnya ideal karena terkendala biaya pengadaan peralatan, usia baterai, serta risiko keamanan di lokasi wisata yang belum memiliki pengawasan intensif.
Untuk itu, Diskominfo Berau berencana melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap destinasi wisata yang ada. Langkah ini bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan segera dilayani jaringan listrik dan internet, serta menentukan pendekatan berbeda bagi kawasan yang masih sulit dijangkau.
“Pendataan lapangan menjadi penting agar keputusan yang diambil berbasis kondisi riil. Dari sana baru bisa ditentukan skema penanganannya,” jelas Didi.
Selain persoalan listrik, ketersediaan akses internet juga menjadi perhatian. Tantangan terbesar, lanjutnya, berada pada destinasi yang jauh dari permukiman dan berada di tengah kawasan hutan. Meski demikian, untuk wilayah yang secara teknis memungkinkan, Diskominfo membuka peluang peningkatan kapasitas layanan agar mendukung kebutuhan wisata dan promosi digital.
Didi juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kecepatan realisasi program. Oleh sebab itu, Diskominfo masih menunggu penetapan kawasan wisata prioritas dari Dinas Pariwisata sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penghitungan kebutuhan anggaran.
“Setelah kawasan strategis ditetapkan, kami bersama PLN akan melakukan peninjauan langsung. Dari situ baru dapat dihitung kebutuhan biaya dan tahapan pengerjaannya,” ujarnya.
Ia optimistis, melalui koordinasi lintas sektor dan perencanaan yang matang, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara bertahap. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Berau ke depan diharapkan ditopang oleh infrastruktur listrik dan jaringan internet yang lebih andal.(*)
