Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga April 2026 dan menjadi tahapan krusial dalam penajaman arah pembangunan daerah.
Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, Endah Ernany Triariani, menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 melalui tahapan persiapan. Saat itu, Bupati Berau telah menerbitkan surat edaran kepada kecamatan, kampung, dan kelurahan untuk melaksanakan Musrenbang RKPD di wilayah masing-masing.
“Setelah tahap persiapan, saat ini kita sedang berada pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD melalui forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2027,” ujar Endah.
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan RKPD yang merupakan penyempurnaan dari rancangan awal melalui forum perangkat daerah. Setelah itu, Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan sebagai forum strategis untuk menghimpun dan menyepakati masukan akhir dari seluruh pemangku kepentingan.
Endah menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam proses tersebut. Sesuai ketentuan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD paling lambat harus disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
“Jika Musrenbang dilaksanakan pada minggu ketiga April 2026, maka DPRD sudah harus menutup input pokir RKPD pada minggu kedua April. Surat permintaan penginputan pokir melalui SIPD hari ini sudah kami sampaikan ke DPRD,” jelasnya.
Setelah Musrenbang Kabupaten, tahapan berlanjut pada penyusunan rancangan akhir RKPD yang disertai dengan ekspose berdasarkan berita acara Musrenbang, serta dilakukan review oleh Inspektorat. Penetapan RKPD Kabupaten Berau dijadwalkan pada minggu keempat Juni 2026.
Namun demikian, Endah mengingatkan bahwa penetapan RKPD kabupaten sangat bergantung pada penetapan RKPD Provinsi. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 104, kepala daerah wajib menetapkan RKPD paling lambat satu minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.
“Kami berharap RKPD Provinsi bisa ditetapkan tepat waktu, sehingga kabupaten juga dapat mengikuti jadwal penetapan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
