Tanjung Redeb – Menyusutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Berau yang signifikan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk lebih proaktif melakukan lobi dengan pemerintah pusat. Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau menyusul kekhawatiran terhadap realisasi pembangunan infrastruktur dasar yang tersendat akibat keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mengatakan, efisiensi anggaran yang terjadi di level nasional berdampak langsung terhadap alokasi anggaran daerah. Kondisi ini memaksa daerah menata ulang prioritas belanja, namun tetap tidak mengurangi urgensi pembangunan infrastruktur yang berimplikasi langsung pada perekonomian dan kehidupan masyarakat.
“Di tengah menyusutnya APBD, pemerintah daerah harus aktif menjajaki peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ini penting agar pembangunan jalan, jembatan, dan drainase yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak tertunda,” ujar Saga.
Anggota legislatif itu menilai, pemangkasan anggaran dari pusat, termasuk berkurangnya dana bagi hasil (DBH), membuat anggaran DPUPR untuk 2026 jauh lebih sempit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya sejumlah proyek yang sebelumnya direncanakan belum dapat dijalankan secara maksimal.
Saga menekankan, DPRD tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menuntut adanya strategi konkret agar potongan anggaran tidak mengorbankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Menurutnya, sektor infrastruktur bagi konektivitas wilayah — terutama jalan yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pedalaman yang merupakan kebutuhan mendesak yang harus diutamakan.
“Kita tidak menolak efisiensi, tetapi jangan sampai jalan rusak di kampung-kampung atau kawasan wisata produktif tidak tersentuh pembangunan hanya karena anggarannya tidak tersedia. Ini harus diantisipasi dengan langkah-langkah konkret,” katanya.
Salah satu upaya yang diminta DPRD adalah mendatangi kementerian teknis maupun lembaga terkait di pusat untuk mempercepat pencairan dana insentif dan bantuan lain yang tersedia. Pendekatan itu dianggap penting untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh berkurangnya dana transfer dari pusat.
Sementara itu, sumber di DPUPR Kabupaten Berau menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah proposal program strategis yang layak dibantu melalui skema pendanaan pusat termasuk dana insentif daerah (DID) maupun dana khusus lain. Namun, proses lobi itu membutuhkan waktu dan koordinasi intensif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami menyadari tantangan ini, sehingga kami tidak hanya mengandalkan APBD semata, tetapi juga berupaya mencari tambahan sumber pendanaan melalui pemerintah pusat,” imbuhnya.
Adapun pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sistem drainase merupakan salah satu kebutuhan utama yang selain mendukung mobilitas juga menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan pedalaman yang selama ini tertinggal.
Dengan momentum rapat pembahasan APBD 2026 yang tengah berjalan, DPRD berharap DPUPR dapat memperkuat sinergi antarinstansi serta memperluas jaringan lobi agar pembangunan strategis tidak terkendala kekurangan anggaran. (*/pan).
