TANJUNG SELOR – Sejumlah mahasiswa di Kota Tarakan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD pada Senin sore, 6 April 2026. Mereka memprotes dugaan besarnya anggaran makan dan minum (mamin) DPRD Kalimantan Utara yang disebut mencapai Rp 12,46 miliar.
Aksi sempat diwarnai ketegangan. Mahasiswa yang awalnya diizinkan masuk ke gedung DPRD di Jalan Kalimantan, kemudian diminta keluar dengan alasan keterbatasan kapasitas ruangan. Situasi ini memicu adu argumen antara massa aksi dan aparat.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta transparansi penggunaan anggaran mamin. Mereka juga mendesak pencopotan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, serta menyoroti minimnya pembaruan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah provinsi.
Sejumlah anggota DPRD Kaltara dan DPRD Tarakan akhirnya menemui massa, di antaranya Yancong, Adhinata Kusuma, Syamsuddin Arfah, serta Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus. Mereka berdialog dengan mahasiswa di halaman kantor DPRD sekitar pukul 16.40 WITA.
Perwakilan mahasiswa menilai anggaran mamin tidak sejalan dengan semangat efisiensi. Mereka membandingkannya dengan sektor lain, seperti pendidikan, yang justru mengalami pemangkasan anggaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung dugaan intervensi dalam kasus ijazah serta sikap pimpinan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kaltara, Yancong, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan akan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
“Kami terima aspirasi ini dan akan kami teruskan kepada Ketua DPRD,” kata Yancong.
DPRD juga meminta waktu untuk memberikan jawaban resmi atas tuntutan tersebut. Mereka berjanji akan merespons dalam waktu 1×24 jam.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik, khususnya mahasiswa, terhadap pengelolaan anggaran daerah dan tuntutan transparansi kebijakan.
