Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menyepakati dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, selasa (23/09/2025). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Berau.
Dalam perubahan ini, pendapatan daerah mengalami lonjakan signifikan mencapai Rp5,36 triliun, naik sebesar Rp603 miliar dari APBD murni sebelumnya yang tercatat Rp4,76 triliun. Kenaikan ini diikuti oleh belanja daerah yang ditetapkan menjadi Rp6,04 triliun atau naik Rp788 miliar, serta pembiayaan sebesar Rp673 miliar yang turut meningkat Rp185 miliar.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menegaskan bahwa penambahan anggaran ini akan difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Fokus utama kami tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, serta fasilitas publik lainnya. Kenaikan anggaran ini adalah peluang besar untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Berau,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa sebagian dari belanja daerah akan digunakan untuk belanja rutin, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN, serta pelunasan kewajiban belanja yang tertunda pada tahun sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Berau juga berkomitmen menuntaskan pembangunan fisik seperti peningkatan jalan, pembangunan drainase, irigasi, dan sarana prasarana penunjang sektor pariwisata.
Meski waktu pelaksanaan terbatas karena berada di penghujung masa anggaran, Sri Juniarsih memastikan bahwa seluruh perangkat daerah akan bekerja ekstra dalam memanfaatkan sisa waktu secara efektif.
“Kami ingin masyarakat bisa segera merasakan hasil nyata dari program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui perubahan anggaran ini. Untuk itu, kami menekankan percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD),” imbuhnya.
Bupati juga sempat menyinggung soal keterlambatan dalam penyampaian dokumen KUA-PPAS yang disebabkan oleh proses koordinasi dan penantian atas kejelasan dana transfer dari pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia berharap DPRD dapat terus memberikan dukungan, terutama dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebelum batas akhir yang ditetapkan, yakni 30 September 2025.
“Kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar proses pembangunan bisa berjalan lancar dan sesuai rencana. Kami optimis, dengan semangat kolaborasi, Berau akan semakin maju dan sejahtera,” tutupnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, Pemkab Berau kini bersiap menyusun Rancangan Perubahan APBD 2025 yang akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran. (Adventorial)
