TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Berau, Kamis (4/9).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, turut dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, jajaran pimpinan dewan, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka sebelum dilakukan pengesahan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan terima kasih kepada DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang telah memberi ruang diskusi, masukan, hingga kritik untuk memperkuat rancangan dokumen pembangunan lima tahunan tersebut. Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi pedoman kerja bersama. Masukan yang diberikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program pembangunan daerah lima tahun ke depan,” ungkap Sri.
Ia menjelaskan, visi pembangunan Kabupaten Berau yang ditetapkan dalam RPJMD kali ini adalah “Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera.” Visi tersebut diterjemahkan dalam sejumlah program prioritas, antara lain penguatan 18 program unggulan, peningkatan layanan pendidikan melalui pembebasan biaya masuk sekolah dasar hingga menengah, serta penyediaan transportasi pelajar dan mahasiswa.
Tak hanya itu, Pemkab Berau juga menargetkan pengembangan transportasi publik bertahap melalui sistem Trans Berau, pembangunan sarana olahraga termasuk sirkuit balap motor, penguatan ekonomi desa, serta rencana pendirian gedung kesenian atau Berau Creative Hub.
Meski demikian, Sri tidak menutup mata atas berbagai catatan kritis yang disampaikan DPRD. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan pelaksanaan program. Ia memastikan masukan tersebut akan ditindaklanjuti agar tata kelola pemerintah semakin transparan dan akuntabel.
“Harapannya, setiap koreksi yang diberikan dapat memperkuat dokumen ini, sehingga dalam implementasinya nanti benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pengesahan ini, RPJMD 2025–2029 selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan sebagai regulasi final.
Sri menegaskan bahwa seluruh pihak harus berkomitmen menjalankan amanah bersama ini dengan semangat kolaborasi. “Kita semua punya tujuan yang sama, yakni menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Berau,” pungkasnya. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
