TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat komitmennya dalam membangun fondasi pendidikan sejak usia dini. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat kabupaten yang digelar tahun ini.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Berau, menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan fase emas dalam tumbuh kembang manusia. Oleh sebab itu, perhatian serius terhadap pendidikan dan gizi anak-anak perlu menjadi agenda prioritas lintas sektor.
“Anak usia dini berada dalam masa perkembangan otak yang sangat pesat. Kalau fondasinya kuat sejak awal, maka masa depan mereka juga akan lebih baik. Ini bukan hanya tanggung jawab guru, tapi kita semua,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Rakor, belum lama ini.
Bupati Berau juga mendorong para Bunda PAUD di tingkat kampung, kelurahan, hingga kecamatan agar lebih proaktif. Ia mengingatkan bahwa peran mereka tak berhenti sebatas simbolik, melainkan harus benar-benar menjadi ujung tombak pengawasan layanan PAUD di wilayah masing-masing.
“Bunda PAUD harus hadir di lapangan. Cek langsung ke lembaga PAUD, pastikan anak-anak mendapat pendidikan yang layak, gizinya juga terpenuhi,” tegasnya.
Rakor tahun ini juga menjadi momentum peluncuran program baru yakni kebijakan Wajib Satu Tahun Pra-SD. Kebijakan ini mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan PAUD minimal satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar.
“Ini penting untuk mempersiapkan anak secara mental dan kognitif sebelum mereka belajar di jenjang berikutnya,” jelasnya.
Di hadapan para peserta Rakor, bupati Berau turut memaparkan sejumlah kebijakan nyata yang telah diambil Pemkab Berau dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD. Mulai dari pemberian tambahan penghasilan bagi guru PAUD, bantuan peralatan belajar, pembangunan ruang kelas baru, hingga pengadaan sarana digital seperti laptop.
“Alhamdulillah, seluruh kecamatan di Berau saat ini sudah memiliki Taman Kanak-Kanak Negeri. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kesulitan mengakses pendidikan usia dini, terutama di wilayah pedalaman,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Posyandu, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pendidikan anak.
“Tidak bisa hanya jalan sendiri-sendiri. Pendidikan anak usia dini perlu pendekatan lintas sektor. Rakor ini saya harap bisa menjadi forum untuk menyatukan langkah,” pungkasnya. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
