Tanjung Redeb – Hingga Februari 2024 jumlah piutang dari pajak bumi bangunan (PBB) pada tahun 2023 lalu masih mencapai Rp 2.577.542.058.
Jumlah itu berasal dari total 41.563 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang tersebar di 13 kecamatan.
Menanggapi soal itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said meminta masyarakat Berau yang memiliki SPPT untuk segera memaksimalkan pembayaran PBB.
“Saya berharap kita semua memaksimalkan pendapatan pajak. Karena pembangunan kita tidak akan maksimal tanpa ditopang oleh pendapatan daerah,” pintanya.
Disampaikannya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB merupakan satu-satunya pendapatan yang bisa diukur nilainya. Hal itu berbeda dengan pajak dari sektor lainnya.
“Karena PBB ini nilainya langsung ditetapkan oleh pemerintah, tegasnya.
Karena itu, Said meminta semua kepala kampung dan lurah, serta camat di Kabupaten Berau untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak PBB tersebut.
“Sosialisasi harus terus dilakukan terus menerus. Dan untuk warga di kampung-kampung yang memiliki tanah lebih dari satu dan biasanya hanya satu saja yang didaftarkan, harap didaftarkan juga,” imbaunya.
Untuk diketahui pada tahun 2024, Pemkab Berau menetapkan jumlah pendapatan dari PBB mencapai Rp 7.154.261.584. Jumlah itu berasal dari total 72.311 SPPT yang telah terdaftar masyarakat di 13 kecamatan. (Adv/Elton/Fery)
