Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya agar semua Puskesmas di Kabupaten Berau dapat terakreditasi paripurna. Mengingat, sudah ada beberapa Puskesmas yang memiliki sertifikasi itu, salah satunya Puskesmas Kampung Bugis.
“Kami mengharapkan semua Puskesmas itu terakreditasi dengan baik,” ungkapnya kepada wartawan media ini, Kamis (30/5/2024).
Selain memiliki sertifikat paripurna, Bupati Sri pun akan berusaha agar Puskesmas yang ada di Kabupaten Berau dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dikelola menggunakan sistem itu.
“Tetapi semuanya itu, membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar,” tegasnya singkat.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Kampung Bugis, Bachri Kerta Kesuma menjelaskan Puskesmas Kampung Bugis sudah terakreditasi Paripurna. Itu berarti pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut sudah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan Kemenkes RI.
“Puskesmas kampung Bugis saat disurvei akreditasi tahun 2016 dapat madya. Tahun 2019 dapat utama dan tahun 2024 hadiah manis buat saya, dapat paripurna sebelum purna tugas,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau, Lamlay Sarie menjelaskan Pemkab Berau terus berupaya untuk memaksimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan pada semua Puskesmas yang ada di Berau.
Salah satu upaya untuk mencapai maksud itu yakni mengubah Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan mengelolanya menggunakan sistem BLUD.
“Kita akan fasilitasi agar ke-21 Puskesmas kita itu, kita targetkan pengelolaannya menjadi BLUD,” terangnya.
Menurutnya, sistem BLUD yang dipakai akan lebih fleksibel, terutama dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Puskesmas akan lebih leluasa menambah jumlah tenaga kesehatan (nakes).
“Kalau BLUD dia lebih punya fleksibilitas untuk mengelolah anggaran. Sehingga dia lebih bisa merekrut tenaga yang kosong. Karena UU ASN kan tidak mengizinkan lagi kita merekrut tenaga honor,” bebernya.
Selain mengelola Puskesmas menggunakan sistem BLUD, lanjut Lamlay, Dinkes akan tetap mengikuti target kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan Kemenkes.
“Namun, kita juga tetap menargetkan beberapa hal sesuai local spesific. Misalnya rehab pustu, rehab puskesmas induk, pengadaan ambulans, dan perbaikan sistem pelayanan kita,” paparnya.
Diakuinya, perbaikan kualitas pelayanan menjadi prioritas Dinkes Berau ke depan. Mengingat kualitas pelayanan harus baik setiap saat. Hal itu tentu berbeda dengan fasilitas yang dapat didatangkan saat anggaran tersedia.
“Jadi mindsetnya harus pelayanan. Kalau menurut saya yang paling urgen itu. Kalau fasilitas itu mudah kan, tinggal pengadaan saja. Tapi SDM harus siap,” pungkasnya. (Adv/Elton/Fery)
