Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (2/5/2024).
Dalam acara tersebut, beliau mengawal dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk program prioritas guna mendorong percepatan pembangunan di Bumi Batiwakkal.
Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan juga pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi Kaltim diusulkan langsung dalam pertemuan yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, Jajaran Forkopimda Kaltim, bupati, wali kota, serta para pemangku kepentingan se-Kalimantan Timur.
Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian serius diantaranya adalah dukungan anggaran kelanjutan pembangunan rumah sakit baru yang kini terus berprogres. Lanjutan peningkatan jalan menuju pesisir selatan Berau yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, serta usulan peningkatan sarana pendidikan, akses pariwisata, dan kawasan sentra pertanian.
“Berau memiliki destinasi wisata unggulan yang tentu menjadi penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara), sehingga aksesibilitas harus terus ditingkatkan. Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Sri Juniarsih juga mengusulkan dukungan pengembangan perekonomian Berau, termasuk dari program ekonomi kreatif masyarakat, pemenuhan sarana pertanian, dan dukungan pemenuhan listrik perkampungan yang juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Berau.
Dalam paparannya, bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini juga menyampaikan target Pemerintah Kabupaten Berau dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mendatang. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,5 hingga 6 persen. Indeks pembangunan manusia 77,57, dengan PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp 210,67 juta.
“Ini adalah target makro pembangunan daerah Kabupaten Berau dan berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, saat membuka musrenbang penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan target pembangunan, terutama berkaitan dengan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, peningkatan sumber daya manusia, maupun program penurunan gas rumah kaca yang diselaraskan dengan target nasional.
“Ke depan, ekonomi Kaltim akan ditopang oleh lapangan usaha manufaktur dan jasa dengan tetap mengedepankan pembangunan hijau,” ungkapnya.
Pelaksanaan Musrenbang ini juga mendengarkan pemaparan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. (Adv/RN-Porkopim/Fery)
