Tanjung Redeb – Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Berau tahun 2024 akan menelan anggaran Rp 580 miliar lebih. Anggaran itu pun akan dipakai untuk menyelesaikan 70-an paket fisik yang sudah direncanakan.
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatan pada DPUPR Kabupaten Berau, Benny Sepriady Panjaitan menjelaskan alokasi anggaran untuk menyelesaikan semua paket proyek itu berasal dari berbagai sumber.
“Alokasi anggaran bidang pembangunan jalan dan jembatan TA 2024 yang bersumber dari Bankeu ± Rp 123 miliar, DAK ± Rp 23 miliar dan APBD Kabupaten ± Rp 435 miliar,” jelasnya, Kamis (8/2/2024).
Disampaikannya, anggaran dengan total keseluruhan mencapai Rp 580 miliar lebih itu, tidak semata-mata digunakan untuk membiayai 70-an paket fisik jalan dan jembatan tersebut.
“Itu termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan ya. Juga termasuk PL. Jadi bukan semuanya untuk pembangunan fisik,” terangnya.
Secara khusus untuk Bankeu Provinsi, lanjutnya, akan dipakai untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Singkuang-Mantaritip, lanjutan Jalan Poros Muara Lesan-Merasa, dan pembangunan Jalan Jalur 2 Bidukbiduk.
“Total alokasi Bankeu bidang kami yang Rp 123 miliar itu, semuanya fokus pada pekerjaan lanjutan tahun 2023 itu,” imbuhnya.
Dengan adanya anggaran yang tersedia itu, dirinya berharap agar pengerjaan fisik pembangunan jalan dan jembatan tahun 2024 dapat mencapai 100 persen.
Selain itu, tidak ada lagi kendala yang ditemukan baik berupa pemenuhan material maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Agar pekerjaan yang diselesaikan tetap berkualitas.
“Kami sudah buat action plan mulai dari percepatan lelang hingga waktu pelaksanaan pekerjaan. Jangan ada yang berakhir di Desember khususnya yang dari anggaran murni 2024,” bebernya.
Untuk diketahui, realisasi keuangan tahun 2023 Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada DPUPR Berau mencapai 95 persen. Itu berarti terdapat beberapa pekerjaan yang belum sempat diselesaikan.
Pekerjaan itu yakni pembangunan Jembatan Sei Sata dan Pembangunan Jalan Singkuang-Mantaritip. Kontraktor pun diberikan kesempatan 50 hari kerja dengan konsekuensi membayar denda keterlambatan.
“Belum selesai juga karena ada beberapa kendala di lapangan. Selain cuaca, ada beberapa material yang memang terlambat karena mengambil dari luar, seperti Batu Palu atau agregat,” pungkas Benny. (TNW/FST)
