Samarinda – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah semakin di depan mata. Sejumlah proyek pembangunan kini dikebut untuk menunjang pemindahan pemerintah pusat.
Namun tak semua pembangunan dinilai mensejahterakan masyarakat, hal inilah yang mendasari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Rabu (16/8/2023). Tujuannya tak lain untuk memberikan kritikan terhadap pembangunan IKN yang dinilai terlalu banyak merugikan masyarakat Kaltim.
Dalam orasinya Dinamisator JATAM Kaltim Mareta Sari mengatakan sudah banyak proyek nasional yang justru menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk di Kaltim. Padahal tujuannya untuk membangun bangsa ini dari Sabang sampai Merauke.
“Salah satunya pembangunan IKN yang seakan me-“mangsa” pulau-pulau lain. Meskipun berkonsep Forest City dan Green City, penggunaan listrik ke energi terbaharukan namun ini justru menyuburkan pertambangan nikel,” ungkap Mareta.
Sudah banyak contoh daerah-daerah yang dikelilingi pertambangan nikel sebut saja di Sulawesi Tengah, Halmahera Utara dan Sulawesi Selatan. Industri tersebut justru masih jauh dari kata mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.
“Termasuk rencana bahwa tidak lagi menggunakan energi fosil atau batu bara. Justru di dukung dengan rencana pembangunan PLTU, padahal itu omong kosong belaka,” tegasnya.
Sebab Jatam Kaltim menilai Indonesia tidak akan pernah bebas dari batubara yang sudah memporak porandakan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersisa di Tanah Air. Seluruh pabrik untuk bendungan maupun pabrik pengolah listrik masih menggunakan batubara. Sehingga hal ini berujung pada pengerukan hasil bumi di Benua Etam.
“Makanya kami mempertanyakan konsep Forest City, ini hanya janji palsu semata. Kaltim belum merdeka, ruang kita dihancurkan dan dileburkan dengan masih adanya izin industri ekstraktif dan izin pembangun yang disebut sebagai pembangunan hijau,” pungkas Mareta. (*/MLS/FST)
