TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama pengawasan diarahkan pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai standar, baik dari sisi administrasi, pengelolaan pangan, hingga kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, M Said, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk tim satgas sejak 2025 sebagai langkah koordinasi sekaligus pengawasan terhadap implementasi MBG di daerah.
Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri, Pemkab Berau akan melakukan verifikasi ulang terhadap 14 SPPG yang menjadi sasaran pemeriksaan. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi persyaratan dan menjalankan operasional sesuai ketentuan.
“Masih ada beberapa SPPG yang sudah berjalan, namun kelengkapan persyaratan administrasinya perlu dipastikan kembali,” ujar M Said.
Ia menyebutkan, sejumlah fasilitas SPPG di Berau dibangun secara mandiri oleh pihak vendor. Sementara itu, fasilitas SPPG yang berada di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri hingga kini belum dimanfaatkan untuk operasional pelayanan MBG.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap berada pada jalur tujuan utamanya, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak dan mendukung terciptanya generasi yang sehat serta berkualitas.
Menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai peluang bisnis bagi penyedia makanan, tetapi harus mengutamakan kualitas dan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Jangan sampai program yang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa justru lebih mengedepankan kepentingan bisnis. Makanan yang diberikan harus berkualitas, menunya bervariasi, dan peralatan makan yang digunakan juga harus benar-benar bersih,” tegasnya.
Saat ini, terdapat 17 SPPG di Kabupaten Berau, dengan empat di antaranya belum beroperasi. Bupati meminta seluruh pengelola memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari kualitas bahan pangan, kebersihan peralatan, hingga penyusunan menu yang memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pasalnya, hasil evaluasi di lapangan masih ditemukan adanya menu MBG yang dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.
Bupati juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pangan, menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Selain itu, pihak sekolah juga diminta ikut berperan dengan memastikan makanan yang diterima siswa aman dan layak dikonsumsi.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan agenda inspeksi terhadap 14 SPPG. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat hasil makanan yang disajikan, tetapi juga meninjau langsung proses pengelolaan.
Mulai dari pemilihan bahan pangan, sistem penyimpanan, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat akan menjadi bagian dari evaluasi.
“Kita susun rencana kegiatan inspeksi ini agar pelaksanaan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya optimal. Kita ingin memastikan bahan pangan yang digunakan berkualitas dan layak konsumsi, serta proses pengelolaannya memenuhi ketentuan,” kata Gamalis.
Ke depan, pengembangan fasilitas SPPG di Kabupaten Berau masih terus berlanjut. Dari target awal sebanyak 30 SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat rencana pengembangan hingga mencapai 42 unit SPPG.
Selain itu, terdapat empat calon SPPG lainnya yang masih dalam tahap persiapan. Pemerintah daerah berharap seluruh fasilitas yang dibangun mampu mendukung keberhasilan program MBG dengan mengedepankan kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat.
