TANJUNG REDEB – Antrean kendaraan kembali mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi itu muncul dalam dua hari terakhir dan mendorong Pemerintah Kabupaten Berau turun tangan mengecek langsung pasokan serta distribusi bahan bakar minyak.
Wakil Bupati Berau Gamalis meninjau SPBU Sambaliung, Rabu, 23 September 2026. Ia datang bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan sejumlah instansi terkait.
Pertemuan dengan pengelola SPBU dan Pertamina digelar untuk mengurai penyebab antrean. Pemerintah daerah meminta penjelasan mengenai stok, distribusi, hingga mekanisme pelayanan di SPBU.
“Kita ingin mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana kondisi stok dan distribusi BBM ke SPBU. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak jelas terkait ketersediaan BBM,” kata Gamalis.
Menurut informasi Pertamina, pasokan BBM ke Berau tidak hanya berasal dari SP Balikpapan. Distribusi juga mendapat dukungan dari SP Tarakan dengan volume sekitar 2.700 kiloliter.
Untuk wilayah Tanjung Redeb, penyaluran Pertalite dalam tiga hari terakhir mencapai sekitar 116 kiloliter. Adapun Pertamax sekitar 70 kiloliter. Sementara stok solar disebut berada di kisaran 3.700 kiloliter.
Pertamina menyatakan kondisi stok masih aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa hari ke depan selama distribusi berjalan normal.
Gamalis meminta masyarakat tidak merespons antrean dengan pembelian berlebihan.
“Stok sebenarnya masih dalam kondisi aman. Kita berharap masyarakat tidak perlu panik dan membeli BBM secara berlebihan karena hal tersebut justru dapat menyebabkan antrean semakin panjang,” ujarnya.
Namun, pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan antrean dari sisi ketersediaan stok. Manajemen SPBU, kelancaran distribusi, pelayanan dan pengawasan juga dinilai ikut menentukan panjang-pendeknya antrean.
“Kita ada tim pengawas untuk mengawasi keseimbangan tersebut. Terkait operator SPBU, kalau manajemennya bagus, stoknya bagus, dan pengawasannya baik, maka semua akan berjalan dengan baik,” kata Gamalis.
Pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah, TNI dan Polri. Pemerintah daerah ingin memastikan BBM disalurkan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyalahgunaan.
“Kita akan terus melakukan pengawasan bersama dinas terkait, TNI dan Polri. Penyaluran harus aman dan tepat sasaran, jangan sampai ada penyalahgunaan,” ujar Gamalis.
Di sisi lain, Pertamina menyebut pengawasan transaksi BBM di SPBU telah menggunakan sistem digital. Perusahaan memanfaatkan barcode dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi selama 24 jam.
Perwakilan Pertamina, Bagus, mengatakan sistem tersebut memungkinkan pemantauan transaksi, terutama kendaraan roda empat. Nomor pelat, waktu pengisian, hingga input operator melalui komputer dan tablet dapat ditelusuri.
“Khusus kendaraan roda empat, kami bisa memantau nomor pelat, jam dan harinya, termasuk input PC dan tablet yang dilakukan operator. Kesesuaian verifikasi barcode dengan kendaraan juga bisa kita pantau,” kata Bagus.
Menurut dia, rekaman CCTV juga dapat digunakan untuk mengecek transaksi yang dinilai tidak sesuai.
“Kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa langsung melakukan pengecekan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Berau selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait. Persoalan antrean BBM dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan stok tersedia, tetapi juga dengan memastikan distribusi dan pelayanan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah itu diharapkan menjaga pasokan BBM tetap lancar sekaligus mencegah antrean kembali meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat serta perekonomian Berau.(adv)
