TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membuka ruang dialog dengan Aliansi Masyarakat Berau (AMB), Selasa (15/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang tengah berkembang di Kabupaten Berau. Sejumlah isu mencuat dalam pertemuan, mulai dari polemik bahan bakar minyak (BBM), tarif PDAM, persoalan agraria hingga sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Gamalis, jajaran Forkopimda serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurut Sri, setiap persoalan yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Untuk persoalan BBM, Pemkab Berau mengaku terus melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah juga menilai penyaluran kuota perlu disesuaikan dengan kondisi riil Berau, termasuk kebutuhan kendaraan darat dan transportasi air.
Selain persoalan ketersediaan, pemerintah daerah turut mendorong pengaturan harga melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah tersebut dinilai penting agar harga BBM yang diterima masyarakat tidak mengalami perbedaan terlalu jauh di berbagai wilayah.
Sementara itu, mengenai tarif PDAM, Pemkab Berau menjelaskan bahwa tarif air bersih saat ini masih tergolong rendah dan telah sekitar tiga tahun tidak mengalami penyesuaian.
Penyesuaian tarif nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan skema pengelompokan pelanggan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” jelas Sri.
Persoalan agraria juga menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi. Pemkab Berau membuka jalur komunikasi dan verifikasi data untuk mencari titik temu atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah daerah meminta masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung dan dilengkapi data yang diperlukan agar dapat ditelaah serta dikoordinasikan bersama OPD terkait.
Audiensi AMB bersama Pemkab Berau dan Forkopimda tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah berbagai persoalan yang berkembang. Pemerintah menegaskan penyampaian aspirasi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mencari langkah penyelesaian sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
