TANJUNG REDEB – Pemekaran wilayah di Kabupaten Berau tak hanya membawa peluang pembangunan, tetapi juga menyimpan tantangan serius, terutama dalam hal ketahanan pangan. DPRD Berau mengingatkan, perlu ada langkah strategis agar masyarakat di wilayah baru tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, menegaskan bahwa pertambahan wilayah harus diiringi kesiapan sistem produksi dan distribusi pangan yang kuat. Tanpa itu, risiko kerawanan pangan di kampung-kampung terpencil akan semakin besar.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah fluktuasi harga bahan pokok yang kerap terjadi di daerah dengan akses terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
“Kerawanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal harga yang tidak stabil. Ini yang harus kita atasi bersama,” ujarnya.
Ratna mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri. Upaya swasembada dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi gejolak harga.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya mampu membeli, tapi juga mandiri. Produksi pangan sendiri adalah kunci,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan lahan tidur dan penerapan teknologi pertanian sederhana bisa menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi lokal. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
“Kemandirian pangan bisa berdampak luas. Bukan hanya menekan ketergantungan dari luar, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ratna mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis kampung. Program pemberdayaan, pelatihan pertanian, hingga dukungan sarana produksi harus difokuskan pada wilayah yang masih tergolong rawan pangan.
“Intervensi harus tepat sasaran. Kampung-kampung rawan pangan harus jadi prioritas agar ke depan tidak ada lagi daerah yang tertinggal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sektor swasta, komunitas lokal, hingga lembaga pendidikan.
“Sinergi adalah kunci. Kalau semua pihak bergerak bersama, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” tutupnya.(ADV)
