BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti masih belum optimalnya kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Berau, terutama pada sektor kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah demi menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Yang pertama saya ingin menyampaikan yaitu terkait dengan pelayanan. Di beberapa kesempatan ini, yang pertama yaitu terkait dengan tenaga kesehatan. Ini saya kira pelayanan dasar yang harus betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Subroto, Jumat (16/04/2026).
Sebelumnya mencuat kabar terkait sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit kini mulai mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dipicu kebijakan yang tidak memperpanjang kontrak P3K bagi pegawai yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun.
“Bahwa dengan adanya kemarin berlakunya bahwa ada P3K yang sebelum 2 tahun itu tidak diperpanjang, maka itu terjadi di banyak daerah di Puskesmas atau di rumah sakit itu yang banyak kekurangan tenaga kerja,” jelasnya.
Terkait opsi penambahan tenaga honorer, Subroto menyebut langkah tersebut tidak mudah untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil konsultasi Komisi I DPRD Berau, proses perekrutan tenaga honorer baru membutuhkan tahapan panjang serta prosedur birokrasi yang tidak sederhana.
“Harapan saya, kami dari Komisi I bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya dan unsur pimpinan sudah pernah konsultasi bahwa memang untuk menambah tenaga honorer itu kayaknya tidak mungkin. Ya mungkin, tapi prosesnya panjang,” tambahnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pegawai. Ia menyebut, berdasarkan data dari kementerian, jumlah pegawai di Berau sebenarnya sudah mencukupi secara keseluruhan.
“Saran dari saya, Bupati dan juga Wakil Bupati serta Sekda, barangkali ini bisa pemerataan dalam penempatan. Saya kira penyampaian dari kementerian bahwa sebetulnya Kabupaten Berau secara hitungan itu sudah cukup untuk kepegawaiannya,” tuturnya.
Namun, persoalan utama justru terletak pada distribusi yang belum tepat. Ia menilai masih terjadi penumpukan tenaga di wilayah tertentu, sementara daerah lain justru mengalami kekurangan.
“Cuma mungkin di sini yang disayangkan bahwa dalam penempatannya, dalam pemerataannya itulah yang belum pas. Ada yang satu tempat menumpuk, ada satu tempat yang mengalami kekurangan,” tegasnya.
Subroto menekankan pentingnya evaluasi untuk mengidentifikasi wilayah yang kelebihan tenaga agar dapat dialihkan ke daerah yang membutuhkan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Berau dapat berjalan optimal.
Ia juga menyoroti kondisi di wilayah pesisir yang dinilai cukup memprihatinkan. Bahkan, pelayanan kesehatan sempat terhenti selama tiga hari pada momen Lebaran akibat tidak adanya dokter yang bertugas. Hal itu terjadi karena tenaga dokter penugasan khusus belum menerima gaji selama beberapa bulan.
“Terutama di pesisir. Itu sudah penyampaian dari Puskesmas, 3 hari hari lebaran pelayanan sudah tidak ada, karena dokter yang sifatnya kemarin penugasan khusus itu sudah kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan tidak digaji. Jadi mereka tidak bisa menjalankan tugasnya karena haknya yang belum dikasih,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan hak tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil. Jangan sampai masyarakat pesisir harus menempuh jarak jauh ke pusat kota hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar akibat kekosongan tenaga medis.
“Ini saya kira sangat-sangat penting, sangat ditanggapi Pemerintah. Jangan sampai nanti pasien semua yang di daerah pesisir berbondong-bondong ke Kabupaten Berau hanya karena dokternya tidak ada. Itu saran dari saya,” pungkasnya.
