BERAU – Kondisi kekurangan hingga kosongnya stok obat di RSUD Abdul Rivai menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Persoalan ini tidak hanya memicu keluhan masyarakat, tetapi juga menarik perhatian kalangan legislatif di Kabupaten Berau.
Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menilai krisis obat tersebut seharusnya bisa dihindari jika perencanaan pengadaan dilakukan secara matang. Menurut dia, obat-obatan merupakan bagian dari belanja wajib rumah sakit yang semestinya tidak terganggu dalam kondisi apa pun.
“Dalam perencanaan pasti ada belanja tetap. Obat-obatan dan pegawai itu yang tidak boleh terganggu,” ungkap nya
Dinas Kesehatan sebelumnya menyebut kekosongan obat dipengaruhi meningkatnya jumlah pasien serta menurunnya pendapatan rumah sakit. Namun, Peri meragukan alasan tersebut. Ia berpendapat lonjakan pasien yang terjadi tidak cukup signifikan untuk menyebabkan krisis stok obat.
“Kalau peningkatan pasien sampai dua kali lipat, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau tidak, seharusnya masih bisa diantisipasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dalih berkurangnya penerimaan akibat persoalan kepesertaan BPJS. Menurut Peri, penurunan pendapatan tidak semestinya berdampak pada belanja yang bersifat mendasar seperti obat-obatan.
“Pertanyaannya, bagaimana perencanaan anggarannya sehingga justru belanja wajib yang terganggu,” kata dia.
Peri mengingatkan kemungkinan lain, yakni adanya pergeseran alokasi anggaran obat ke pos belanja lain. Ia berharap hal tersebut tidak terjadi dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi.
Ia menekankan dampak paling besar dari krisis ini akan dirasakan masyarakat kurang mampu yang bergantung pada layanan rumah sakit pemerintah.
“Kalau saya tidak dapat obat, mungkin masih bisa beli di luar. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu? Ini yang harus dipikirkan,” ujar Peri.
