Tanjung Redeb – Ancaman abrasi kembali menghantui kawasan pesisir Kabupaten Berau. Destinasi unggulan seperti Pulau Derawan kini berada di bawah bayang-bayang kerusakan, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
Anggota DPRD Berau Dapil III, Saga, meluapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Berau. Pasalnya, anggaran penanganan abrasi senilai Rp25 miliar yang sempat dibahas pada 2025, justru hilang dalam struktur APBD 2026.
“Ini saya sangat kecewa dengan pemerintah daerah. Betul-betul kecewa. Padahal tahun 2025 sudah ada anggarannya, tetapi saat saya tanyakan kepada Bapelitbang untuk 2026, ternyata sudah tidak ada lagi,” tegasnya.
Menurut Saga, anggaran tersebut sebelumnya telah disepakati melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, berdasarkan penjelasan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), alokasi itu tidak lagi tersedia pada tahun berjalan.
Kondisi ini dinilai berpotensi memperparah dampak abrasi yang kini sudah mulai terlihat di lapangan. Sejumlah fasilitas umum bahkan dilaporkan berada di ambang kerusakan akibat terkikisnya garis pantai.
“Di sana ada fasilitas seperti toilet yang jaraknya hanya sekitar tiga meter dari bibir pantai. Kalau tidak segera ditangani, tentu akan tergerus,” ujarnya.
Saga menegaskan, penanganan abrasi seharusnya menjadi prioritas utama. Terlebih, pemerintah pusat disebut telah mengetahui kondisi tersebut dan memberikan dispensasi khusus.
Ia pun mempertanyakan keputusan penghapusan anggaran yang sebelumnya telah direncanakan secara matang. Baginya, abrasi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi masa depan pariwisata Berau.
“Ini indikator penting bagi pariwisata kita. Kalau pesisir terus terkikis, tentu akan berdampak langsung pada kunjungan wisatawan, terutama di Derawan dan Maratua,” katanya.
Sebagai penutup, Saga mendesak Pemda Berau untuk segera mengembalikan alokasi anggaran penanganan abrasi pada tahun 2026, sebelum pembahasan APBD 2027 dimulai.
“Saya minta di tahun 2026 ini, sebelum kita masuk pembahasan anggaran 2027, anggaran abrasi yang sempat ada di 2025 itu bisa segera dikembalikan,” pungkasnya.
