BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027. Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah efisiensi, terutama pada belanja pegawai.
Hal itu disampaikan Rifai dalam rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu, 15 April 2026. Ia menilai penurunan kapasitas fiskal perlu diantisipasi melalui perencanaan yang lebih terukur.
“Tanpa penyesuaian, program pembangunan bisa terhambat,” kata Rifai.
Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan, APBD Berau 2027 diperkirakan sekitar Rp2,7 triliun. Namun, anggaran yang fleksibel digunakan hanya sekitar Rp2 triliun.
Di sisi lain, belanja pegawai masih mencapai Rp1,3 triliun. Dengan komposisi tersebut, ruang anggaran untuk belanja publik tersisa sekitar Rp700 miliar.
Rifai menilai kondisi itu belum ideal. Ia mengingatkan dominasi belanja aparatur berpotensi mengurangi alokasi untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Jika aturan itu diterapkan penuh, Pemerintah Kabupaten Berau harus menekan belanja pegawai hingga sekitar Rp600 miliar.
“Saya sampai sekarang tidak bisa memikirkan bagaimana kita menghapus Rp600 miliar itu,” ujar Rifai.
Rifai menekankan pentingnya kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas anggaran. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara usulan DPRD dan perencanaan teknis pemerintah daerah.
Menurut dia, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan transparan agar program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
