TANJUNG REDEB — Keberadaan gerai Roti O yang disebut menempati area parkir RSUD Abdul Rivai menuai sorotan dari DPRD Berau. Anggota Komisi II, Gideon Andris, mengaku prihatin karena lokasi tersebut berada di kawasan strategis rumah sakit yang semestinya diperuntukkan bagi pasien dan pengunjung.
Gerai tersebut dilaporkan berdiri di dekat ruang poli umum dan apotek, titik dengan aktivitas tinggi setiap harinya. Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang parkir yang sejak lama sudah menjadi keluhan masyarakat.
Gideon mengungkapkan, dirinya baru mengetahui informasi tersebut dan langsung melakukan peninjauan ke lapangan. Dari pengamatannya, persoalan keterbatasan lahan parkir memang sudah cukup terasa, bahkan tanpa adanya tambahan fasilitas komersial.
“Saya sendiri sering kesulitan parkir saat ke sana. Apalagi kalau ada fasilitas tambahan yang mengambil ruang yang sudah sempit,” ujarnya.
Ia menekankan, sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Abdul Rivai memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas penunjang yang memadai, termasuk ketersediaan lahan parkir. Menurutnya, kenyamanan akses menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan.
Dalam beberapa kesempatan, kata Gideon, kendaraan pengunjung bahkan terpaksa menggunakan bahu jalan di sekitar rumah sakit karena area parkir penuh. Situasi ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Meski demikian, ia mengaku belum melakukan pengecekan secara menyeluruh terkait legalitas maupun mekanisme pemanfaatan lahan tersebut. DPRD, lanjutnya, masih menunggu penjelasan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.
Di sisi lain, Gideon memahami bahwa keberadaan gerai seperti Roti O bisa menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan rumah sakit, mengingat status RSUD Abdul Rivai sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diberi kewenangan mengelola keuangan secara mandiri.
Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengorbankan kebutuhan utama masyarakat.
“Kalau tujuannya menambah pemasukan, itu boleh. Tapi harus diperhitungkan dampaknya. Tidak boleh sampai mengorbankan kebutuhan dasar seperti parkir,” tegasnya.
Gideon pun mendorong agar pihak rumah sakit segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menata ulang pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi utama pelayanan kesehatan. Ia juga membuka kemungkinan DPRD akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor vital seperti kesehatan. (*)
