Tanjung Redeb – Kasus konflik antara manusia dan buaya yang terus terjadi di Kabupaten Berau mendorong DPRD setempat untuk meminta langkah konkret dari pemerintah daerah. Anggota DPRD Berau, Sakirman, mendesak agar rencana pembangunan penangkaran buaya segera direalisasikan.
Desakan tersebut muncul setelah insiden serangan buaya yang hampir merenggut nyawa warga di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb. Kejadian itu dinilai menjadi bukti bahwa konflik antara manusia dan satwa liar masih menjadi ancaman serius.
“Ini sudah berulang kali terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata, salah satunya dengan membangun penangkaran buaya,” ujar Sakirman.
Menurutnya, selama ini penanganan konflik masih bersifat sementara dan belum memberikan solusi jangka panjang. Ia menilai keberadaan penangkaran akan membantu proses evakuasi buaya yang masuk ke wilayah permukiman, sekaligus mengurangi potensi konflik.
“Kalau hanya penanganan sesaat, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi yang berkelanjutan agar masyarakat merasa aman,” tegasnya.
Selain itu, Sakirman menyebut penangkaran juga penting untuk menjaga kelestarian satwa. Dengan adanya tempat khusus, buaya yang dianggap membahayakan dapat dipindahkan tanpa harus dibunuh oleh warga.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Berau segera berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BKSDA dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar rencana tersebut bisa segera direalisasikan.
“Koordinasi harus dipercepat supaya program ini tidak hanya wacana, tapi benar-benar bisa dijalankan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sakirman mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing kemunculan buaya.
“Keselamatan masyarakat tetap yang utama, tapi penanganan satwa juga harus dilakukan secara bijak dan terencana,” pungkasnya.(*)
