TANJUNG REDEB, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau memastikan tidak ada perencanaan program bantuan khusus bagi masyarakat selama bulan Ramadan tahun ini (19/2). Meski masyarakat kini tengah dibayangi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang bulan suci, Dinsos memilih untuk tetap fokus pada program rutin yang telah terjadwal dalam skema tahunan.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, menyatakan bahwa secara struktural tidak ada pengalokasian dana atau kegiatan yang secara spesifik dirancang untuk momen Ramadan. Menurutnya, seluruh bantuan sosial akan mengacu pada kalender kerja reguler tanpa adanya penambahan bantuan tambahan (ekstra) untuk kebutuhan puasa maupun Idulfitri.
“Bulan puasa ini tidak ada program baru. Seperti biasa, penyaluran dari pusat tetap berjalan, misalnya bantuan sembako, tetapi prosesnya langsung melalui bank,” ujar Iswahyudi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (19/2).
Salah satu agenda rutin yang tetap dipertahankan adalah bantuan sosial bagi kelompok lanjut usia (lansia). Program ini dijadwalkan cair setiap tiga bulan sekali, yang kebetulan akan bersinggungan dengan periode bulan puasa. Namun, Iswahyudi menekankan bahwa itu merupakan hak rutin penerima manfaat, bukan program bantuan tematik Ramadan.
Di sisi lain, Iswahyudi memaparkan bahwa Dinsos Berau mengelola anggaran tahunan yang cukup signifikan. Untuk tahun anggaran 2026 ini, total dana yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp3 Miliar. Kendati demikian, ia menyebut angka tersebut masih bersifat estimasi dan belum dipastikan secara final hingga seluruh tahapan verifikasi anggaran selesai dilakukan.
Absennya program khusus ini menjadi sorotan, mengingat bulan Ramadan biasanya diikuti dengan fenomena kenaikan harga pangan yang kerap menyulitkan daya beli masyarakat prasejahtera. Tanpa adanya intervensi bantuan sosial tambahan dari pemerintah daerah, beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah diprediksi akan semakin berat.
Sejumlah warga di Tanjung Redeb mulai menyuarakan kegelisahannya terkait stabilitas harga bahan pokok. Mereka berharap, meski Dinsos tidak memiliki program baru, pemerintah kabupaten tetap bisa menjamin bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut benar-benar terserap dengan efisien dan tepat sasaran di tengah situasi sulit.
Kini, publik di Bumi Batiwakkal menantikan bagaimana koordinasi antar-instansi pemerintah dalam menekan inflasi daerah. Harapannya, alokasi anggaran Rp3 Miliar di Dinsos tersebut dapat menjadi bantalan ekonomi yang nyata bagi masyarakat miskin, meskipun tidak dikemas dalam label “Bantuan Ramadan”. (akti)
