Tanjung Redeb – Upaya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Berau terus bergerak, namun realisasi program ini dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan lahan di sejumlah kampung, khususnya wilayah pesisir dan pulau.
Dari 99 koperasi desa yang telah terbentuk, baru 75 kampung yang berhasil menginput lahan bisnis koperasi ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan utama bukan lagi pada pembentukan kelembagaan, melainkan kesiapan ruang fisik untuk operasional koperasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa tidak semua kampung memiliki lahan yang memenuhi standar program KDMP yang ditetapkan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah Kampung Pulau Derawan yang secara geografis memang memiliki keterbatasan ruang daratan.
“Di wilayah tertentu memang tidak ada lahan yang bisa digunakan. Ini menjadi tantangan tersendiri karena standar lahan yang diminta cukup luas dan kriterianya ketat,” ujarnya, Selasa (20/1/).
Program KDMP mensyaratkan ketersediaan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk mendukung aktivitas usaha koperasi. Persyaratan tersebut dinilai sulit dipenuhi oleh kampung-kampung yang padat penduduk atau berada di kawasan wisata dan kepulauan.
Pemerintah daerah pun mulai mengkaji berbagai alternatif solusi, mulai dari pemanfaatan aset pemerintah daerah, kerja sama dengan BUMN dan BUMD, hingga peluang hibah lahan dari pihak ketiga. Namun keterbatasan aset tanah milik pemerintah di beberapa wilayah membuat opsi tersebut belum sepenuhnya dapat diandalkan.
Di tengah keterbatasan tersebut, DPMK Berau memilih strategi bertahap dengan mendahulukan kampung-kampung yang telah memiliki lahan agar koperasi desa yang sudah terbentuk dapat segera beroperasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Yang siap lahannya kita dorong dulu supaya bisa berjalan. Sementara untuk kampung yang belum siap, akan kita carikan solusi secara bertahap, termasuk melihat kesiapan sumber daya manusianya,” pungkas Tenteram.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program KDMP di Berau, sembari menunggu kebijakan yang lebih adaptif bagi kampung dengan karakter wilayah yang terbatas secara fisik.
