Oleh: Ketua HIPMI Kabupaten Berau, Tony Suprayugo
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memperlihatkan wajah paradoks pembangunan di daerah kaya sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi yang didorong ekspansi tambang batu bara dan perkebunan sawit terus berlangsung, tetapi di saat yang sama menggerus fondasi ekologis yang menopang kehidupan jangka panjang. Persoalannya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan kegagalan menjadikan regulasi lingkungan sebagai instrumen pengendali yang sungguh-sungguh dijalankan.
Pola pembangunan di Berau masih bertumpu pada paradigma lama: alam diperlakukan sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai modal yang memiliki batas. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, pendekatan ini berbahaya. Pertumbuhan yang dicapai dengan mengabaikan daya dukung ekosistem sejatinya adalah pertumbuhan semu, karena biaya kerusakan lingkungan tidak pernah dicatat sebagai bagian dari ongkos pembangunan.
Aktivitas tambang dan perkebunan skala besar menciptakan eksternalitas negatif yang luas. Deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan sekadar isu ekologis, melainkan beban sosial-ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Keuntungan bersifat privat dan jangka pendek, sementara kerugian bersifat publik dan lintas generasi. Ketimpangan inilah yang kerap luput dari perhitungan kebijakan.
Kerusakan hutan primer memiliki konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Hutan bukan hanya penyimpan karbon, tetapi juga pengatur tata air, penjaga kesuburan tanah, serta habitat spesies kunci. Ketika kawasan ini dibuka atau digantikan dengan perkebunan monokultur, fungsi ekologisnya hilang secara permanen. Reklamasi dan reboisasi tidak mampu mengembalikan kompleksitas ekosistem alami.
Dampak ekonominya baru terasa dalam jangka menengah dan panjang. Krisis air bersih, meningkatnya risiko banjir dan longsor, menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan, hingga memburuknya kesehatan masyarakat akan meningkatkan beban fiskal daerah. Biaya pemulihan lingkungan dan kesehatan publik pada akhirnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi awal dari kegiatan ekstraktif. Kerusakan lingkungan adalah utang ekonomi yang pembayarannya ditunda.
Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat regulasi lingkungan yang relatif lengkap. Namun dalam praktik, perizinan sering diperlakukan sebagai proses administratif semata. Izin dianggap selesai ketika dokumen diterbitkan, bukan ketika dampak lingkungan dapat dikendalikan. Lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi menciptakan moral hazard, di mana pelanggaran lingkungan dipersepsikan sebagai risiko bisnis yang bisa dinegosiasikan.
Dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara menegakkan aturan main. Ketika hukum tidak memberi efek jera, pasar bergerak mengikuti logika keuntungan jangka pendek.
Akibatnya, daerah kaya sumber daya seperti Berau terancam terjebak dalam paradoks klasik: kaya di atas kertas, rapuh secara ekologis dan sosial.
Sebagai pelaku usaha, saya berpandangan bahwa iklim investasi yang sehat justru membutuhkan kepastian ekologis. Investasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya akan melahirkan konflik lahan, ketidakstabilan sosial, dan risiko reputasi di masa depan. Mempertentangkan perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi adalah dikotomi yang keliru. Keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat stabilitas ekonomi jangka panjang.
Pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik keterbatasan kewenangan perizinan yang berada di tangan pemerintah pusat. Daerah tetap memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengendalian dampak, penegakan peraturan daerah, serta keberanian politik untuk menghentikan pembiaran kerusakan. Ketegasan hari ini menentukan beban ekologis yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pembangunan Berau ke depan harus diarahkan pada model ekonomi yang menghitung nilai jasa ekosistem, melindungi hutan primer dan kawasan konservasi, serta memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan dalam batas daya dukung lingkungan.
Audit lingkungan menyeluruh, penghentian izin di kawasan sensitif, dan penegakan hukum yang konsisten bukan sikap anti-pembangunan, melainkan fondasi pembangunan yang rasional dan berkeadilan.
Hutan Berau adalah penyangga kehidupan dan warisan lintas generasi. Menjaganya bukan pilihan ideologis, melainkan keputusan ilmiah, ekonomi, dan moral. Jika pembangunan terus dibiarkan berjalan tanpa koreksi, maka yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan krisis ekologis yang mahal dan sulit dipulihkan.
