TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau semakin serius mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah penerapan Transaction Monitoring Device (TMD), sebuah sistem pemantauan digital yang merekam transaksi secara real time pada sektor-sektor yang menjadi sumber Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menyampaikan bahwa pemasangan perangkat dilakukan bertahap dan saat ini telah mencakup 52 pelaku usaha yang menjadi prioritas, mulai dari restoran, hotel, hingga tempat hiburan.
“Dengan sistem ini, kami menargetkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat minimal 30 persen. Dampaknya, realisasi pajak bisa terdongkrak hingga 85 persen dari total potensi yang ada,” jelasnya.
Pengawasan berbasis digital tersebut diyakini mampu membuat penarikan pajak lebih akurat sekaligus efisien. Bapenda menilai potensi penerimaan pajak bisa menembus Rp15 miliar hingga Rp20 miliar setiap tahun jika pengawasan berjalan optimal.
Djupiansyah menambahkan, digitalisasi ini menjadi kebutuhan mendesak karena adanya peningkatan signifikan jumlah wisatawan. Data kunjungan melonjak dari 422 ribu wisatawan pada 2023 menjadi 557 ribu wisatawan pada 2024, yang berdampak langsung pada besarnya aktivitas ekonomi di sektor makanan-minuman, perhotelan, dan hiburan.
Saat ini, sektor makanan dan minuman tercatat memiliki potensi pajak hingga Rp42 miliar, namun realisasi baru mencapai Rp30,7 miliar. Pada sektor perhotelan, realisasi baru menyentuh Rp7,8 miliar dari potensi Rp12 miliar, sedangkan sektor hiburan baru menghasilkan Rp406 juta dari potensi Rp800 juta. Total gap atau selisih potensi yang belum tergarap mencapai Rp15,83 miliar.
Di sisi lain, peningkatan PAD Berau dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2023 PAD tercatat Rp259 miliar, meningkat menjadi Rp303 miliar pada 2024, dan melonjak signifikan pada 2025 mencapai Rp401 miliar. Meski begitu, Bupati Sri Juniarsih menegaskan masih banyak sektor yang bisa dimaksimalkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Penguatan pengawasan dan digitalisasi bukan hanya soal pajak, tetapi bagian dari upaya besar untuk memastikan pendapatan daerah benar-benar optimal,” ujarnya dalam beberapa kesempatan.(Adv/SC)
