Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya mengoptimalkan potensi wisata sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, sejumlah kendala seperti keterbatasan kewenangan, infrastruktur, serta biaya transportasi masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.
Sekretaris Pembina Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Abdul Majid, mengungkapkan bahwa saat ini hanya beberapa destinasi yang sudah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, seperti Museum Batiwakkal, Air Panas Biatan, dan Goa Halo Tabung, dan Labuan Cermin.
“Itu yang bisa kita kembangkan untuk menambah pendapatan daerah. Tapi karena keterbatasan, kita perlu bekerja sama dengan pengelola di setiap destinasi wisata,” ujar Majid.
Ia menjelaskan, beberapa objek wisata lain masih dalam tahap pembangunan atau persiapan pengelolaan, termasuk di wilayah Pulau Maratua. Namun, pengelolaan di kawasan tersebut masih terbentur pada kewenangan yang berada di tingkat provinsi.
“Tadinya semua sudah kita siapkan untuk menjadi sumber pendapatan, tapi karena regulasi menyebutkan wilayah 0–12 mil laut merupakan kewenangan provinsi, maka kita tidak bisa melakukan penarikan retribusi di sana,” jelasnya.
Meski demikian, Ia menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan wisata bukan hanya untuk pendapatan daerah, tetapi juga untuk menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat lokal.
“Kalau bicara pendapatan daerah memang masih kecil, baru di sektor makanan, minuman, dan restoran. Tapi yang penting kita bisa menciptakan perputaran ekonomi di masyarakat,” katanya.
Selain faktor kewenangan, aksesibilitas menuju destinasi wisata di Berau juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh serta biaya transportasi yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan masih ragu untuk datang.
“Kalau di Jawa, wisatawan bisa langsung sampai ke lokasi dalam waktu singkat. Tapi kalau ke Biduk-Biduk saja, butuh enam jam perjalanan dari Tanjung Redeb. Ditambah biaya perjalanan dari kota besar seperti Jakarta atau Surabaya yang bisa mencapai Rp5 juta pulang-pergi,” terangnya.
Untuk mengatasi hal ini, Disbudpar Berau berencana memperbanyak event dan kegiatan wisata di kawasan perkotaan agar menarik wisatawan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke destinasi luar kota.
Majid juga menilai, keterlibatan pihak swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya dalam penyelenggaraan konser atau pertunjukan seni berbayar yang dapat membuka peluang pendapatan baru.
“Selama ini hampir semua kegiatan masih bersifat gratis. Padahal kalau swasta bisa masuk dan mengadakan konser atau event berbayar, itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Pemerintah cukup berperan sebagai regulator dan fasilitator,” pungkasnya.
Dengan dukungan investasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Berau berharap industri pariwisata ke depan dapat berkembang tidak hanya dari sisi destinasi, tetapi juga pada sektor jasa seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang menggerakkan masyarakat secara langsung. /Adv
(*)
