TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti rendahnya keterbukaan perusahaan tambang dalam pengelolaan dan pelaporan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai, minimnya transparansi membuat pemerintah daerah kesulitan memantau dampak nyata program CSR terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Menurut Sri Juniarsih, hingga kini sebagian besar perusahaan masih menjalankan kegiatan CSR secara sepihak tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah. Akibatnya, pelaksanaan program di lapangan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Banyak kegiatan CSR berjalan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Padahal, jika terkoordinasi, hasilnya bisa jauh lebih tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui di Tanjung Redeb, rabu (08/10/2025)
Ia menyebut, forum komunikasi CSR yang sempat aktif beberapa tahun lalu kini tidak lagi berjalan optimal. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kehilangan ruang untuk mengawasi penggunaan dana CSR, terutama dalam kaitannya dengan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Pemerintah jadi kesulitan menilai sejauh mana dana CSR benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk mengatasi dampak lingkungan,” jelasnya.
Bupati Sri menambahkan, kegiatan tambang yang terus meluas di wilayah Berau telah meninggalkan jejak kerusakan alam seperti hilangnya tutupan hutan, rusaknya aliran sungai, hingga munculnya lubang bekas galian yang belum direklamasi. Ia menilai, tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan itu seharusnya juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan melalui dana CSR.
“CSR bukan hanya soal bantuan sosial atau kegiatan seremonial. Perusahaan seharusnya menyalurkan dana CSR-nya untuk kegiatan yang berdampak langsung, misalnya reboisasi dan pemulihan lahan,” tegasnya.
Sri juga mengingatkan, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Jika program CSR dijalankan dengan transparan dan terarah, manfaatnya tidak hanya terasa bagi warga, tetapi juga membantu perusahaan menjaga reputasi dan keberlanjutan operasional.
“Kita ingin perusahaan tambang di Berau punya komitmen nyata. Jangan hanya menjalankan tanggung jawab sosial sebagai formalitas. Harus ada dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Berau, lanjutnya, berencana menghidupkan kembali forum komunikasi CSR sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Melalui forum tersebut, diharapkan ada sinergi yang lebih kuat untuk menyatukan arah program CSR dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kalau semua pihak bisa terbuka dan bekerja sama, kita bisa memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sri. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
