TANJUNG REDEB – Komitmen menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Berau terus diperkuat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau di Ballroom Hotel Mercure, Selasa (7/10/2025).
Forum yang dihadiri oleh berbagai unsur penyelenggara dan pemangku kepentingan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi perubahan besar sistem kepemiluan nasional. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Galeh Akbar Tanjung, serta Anggota Komisi II DPR RI Edy Oloan Pasaribu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sri Juniarsih menegaskan pentingnya membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan hanya menjadi tugas Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Demokrasi tidak hanya soal datang ke TPS dan mencoblos. Demokrasi adalah soal kejujuran, keadilan, dan keberanian menolak politik uang. Bawaslu memegang peran penting, tapi tanpa dukungan masyarakat, semua itu tidak akan maksimal,” ujar Sri.
Ia juga menekankan agar masyarakat Berau tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik transaksional menjelang pemungutan suara. “Kita ingin membangun kesadaran politik yang matang. Pemilih cerdas adalah benteng utama melawan kecurangan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029 akan menambah beban kerja pengawasan. Meski demikian, ia memastikan jajaran Bawaslu siap menjalankan tugas tersebut dengan profesionalitas dan integritas.
“Kami sadar ke depan tantangannya semakin besar. Namun, kepercayaan publik terhadap Bawaslu harus terus dijaga. Kewenangan kami cukup kuat, dan itu akan kami gunakan sebaik mungkin untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil,” jelas Galeh.
Ia juga mengapresiasi kondusifitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Berau yang berlangsung tanpa sengketa berarti.
“Berau bisa menjadi contoh bagaimana koordinasi yang baik menghasilkan pemilu yang damai dan transparan,” tambahnya.
Dari sisi legislasi, Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menyoroti pentingnya forum seperti ini untuk memperkuat pemahaman bersama antara penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa DPR RI tengah mempersiapkan pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjadi fondasi baru sistem demokrasi Indonesia, yakni RUU Partai Politik, RUU Pemilu, dan RUU Pilkada.
“Kita ingin agar produk hukum yang dihasilkan nanti tidak hanya memperkuat sistem politik, tapi juga memperkokoh nilai moral dan integritas demokrasi bangsa,” kata Edy.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Berau, KPU, dan Bawaslu atas keberhasilan menggelar Pemilu serta proses Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dengan penuh kedewasaan politik.
Menutup kegiatan, Sri Juniarsih kembali mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik jangan sampai merusak persatuan daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu dan menatap pembangunan Berau ke depan.
“Pemilu boleh selesai, tapi persaudaraan harus tetap dijaga. Dengan semangat kebersamaan dan pengawasan yang kuat, Berau bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga marwah demokrasi,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menandai langkah awal Bawaslu Berau dalam memperkuat kapasitas dan kemitraan menuju pelaksanaan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan bermartabat di masa mendatang. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
