TANJUNG SELOR – Upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah tingginya angka anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
Berdasarkan data tahun 2025 tercatat sebanyak 2.800 anak di Kabupaten Bulungan tidak melanjutkan pendidikan atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Angka tersebut tersebar di beberapa kecamatan, dengan jumlah cukup tinggi di wilayah Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas Timur, serta Tanjung Selor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta, menjelaskan bahwa angka tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan anak-anak.
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah di Bulungan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan berbagai kondisi sosial dan geografis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
“Data tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 2.800 anak di Bulungan yang putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” ujarnya, Kamis (5/3).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan adalah faktor adat dan kebiasaan masyarakat di beberapa wilayah pedesaan. Pada musim tanam, banyak anak ikut bersama orang tuanya ke ladang yang lokasinya cukup jauh dari permukiman.
Kondisi tersebut membuat anak-anak sering meninggalkan sekolah dalam waktu yang lama hingga akhirnya tidak melanjutkan pendidikan.
“Di beberapa daerah, ketika musim tanam tiba, anak-anak ikut bersama orang tuanya ke ladang. Karena ladangnya jauh dan mereka tinggal di sana selama beberapa waktu, akhirnya anak-anak tidak masuk sekolah dan lama-kelamaan berhenti,” jelasnya.
Selain faktor tersebut, keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah juga menjadi penyebab anak tidak bersekolah. Di beberapa desa, sekolah belum tersedia sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi medan yang sulit.
“Di daerah tertentu memang belum ada sekolah di desa tersebut. Jika ingin sekolah harus menempuh perjalanan jauh dengan medan yang cukup sulit. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah,” tambah Iwan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pola asuh dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, masih ada orang tua yang menganggap pendidikan bukan hal yang terlalu penting bagi anak.
“Pola asuh juga mempengaruhi. Ada orang tua yang beranggapan buat apa sekolah, nanti juga bekerja. Pola pikir seperti ini menjadi hambatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.
Dari data yang dihimpun, jumlah anak tidak sekolah paling tinggi pada kelompok usia di atas 15 tahun. Kecamatan Sekatak tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi, disusul oleh Tanjung Palas Timur.
Namun yang cukup menjadi perhatian adalah masih adanya anak putus sekolah di wilayah perkotaan seperti Tanjung Selor, yang merupakan ibu kota Kabupaten Bulungan.
Menurut Iwan, fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih dalam karena fasilitas pendidikan di perkotaan relatif lebih tersedia dibandingkan daerah pedesaan.
“Ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil, tetapi ketika ditelusuri lebih jauh ternyata masih banyak anak yang tidak bersekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya angka anak putus sekolah di Tanjung Selor juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Namun demikian, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius.
“Secara jumlah memang tinggi karena penduduknya juga banyak. Tetapi secara persentase tetap harus kita lihat dan cari tahu penyebabnya,” jelasnya.
Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain anak yang berhenti sekolah setelah lulus SMP untuk langsung bekerja, atau setelah lulus SMA memilih menikah dan tidak melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia menekankan bahwa persoalan pendidikan anak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait.
Iwan juga mengajak Forum Anak Daerah (FAD) untuk turut berperan dalam memberikan semangat kepada anak-anak agar tetap memiliki cita-cita dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan.
“Setiap anak harus memiliki mimpi dan cita-cita. Apa yang dilakukan hari ini akan menentukan masa depan mereka. Karena itu kita ingin anak-anak tetap semangat untuk sekolah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa suara dan aspirasi anak-anak juga penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut bahkan dapat menjadi bagian dari dokumentasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Jika anak-anak memiliki semangat untuk membangun daerah, maka peluang ini jangan disia-siakan. Suara mereka juga bisa menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bulungan, Adriani, mengatakan bahwa pihaknya menyadari persoalan anak tidak sekolah harus segera ditangani secara bersama-sama.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan tersebut, melainkan harus berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Bappeda.
“Kami akan berdiskusi dengan Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk menekan angka anak yang tidak sekolah. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” katanya.
DP3AP2KB, lanjutnya, selama ini juga melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak yang diketahui tidak bersekolah. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan mereka berhenti sekolah sekaligus memberikan motivasi agar kembali belajar.
Ia mencontohkan salah satu kasus anak yang sempat viral karena tidak bersekolah. Pihaknya langsung mendatangi anak tersebut untuk melakukan pendekatan secara persuasif.
“Kami mendatangi anak tersebut dan berdiskusi langsung. Namanya Irfan. Kami tanyakan apa penyebabnya tidak sekolah. Biasanya anak-anak yang sudah lama tidak sekolah merasa rendah diri dan takut untuk kembali ke sekolah,” jelasnya.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyentuh sisi psikologis anak.
Menurut Adriani, dalam penanganan kasus seperti ini Dinas Pendidikan berperan menyediakan ruang belajar atau fasilitas pendidikan, sementara pihaknya melakukan pendekatan kepada anak dan keluarganya.
“Dinas Pendidikan memiliki ruang belajar, sementara kami melakukan pendekatan kepada anak-anak agar mereka mau kembali belajar. Jadi harus ada kerja sama,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap melalui sinergi berbagai pihak, angka anak putus sekolah dapat terus ditekan sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Layak Anak dapat tercapai.
Masalah pendidikan anak, menurut pemerintah daerah, bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut masa depan generasi muda yang akan menentukan kemajuan daerah di masa mendatang. (lia)
